Trending

Isu Ketahanan Pangan sebagai Prioritas Kebijakan dari Calon Pemimpin Bangsa

Menjelang tahun pergantian kepemimpinan bangsa Indonesia, para calon presiden (capres) akan bertarung dalam Pilpres 2024. Masing-masing calon mengusung isu penting, salah satunya tentang isu ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan sangat relevan diangkat dalam Pemilihan Presiden 2024. Para calon presiden (capres) harus memiliki visi ketahanan pangan yang kuat. Pemimpin mendatang juga harus menempatkan isu ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan. Kebijakan dan manajemen strategis menjamin keberlanjutan pasokan mempermudah rakyat mengakses dan mengindari kerentanan pangan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik menggelar webinar Tantangan Kepemimpinan Politik Nasional Dalam Membangun Kedaulatan Pangan.  Tema tersebut akan dibahas oleh para pengamat dan praktisi sesuai bidang kepakarannya, untuk menyampaikan perkembangan terkini kajian soal isu pangan kaitannya dengan politik. Webinar dilaksanakan di Kantor BRIN Kampus Gatot Subroto Jakata pada Kamis (21/12).

Dini Rahmiati, Peneliti PR Politik mengatakan, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang paling utama. Ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras sudah mencapai 97%. Berdasarkan sumber data risetnya, Dini menyebutkan jumlah penduduk yang menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi beras mencapai 20%. Maka, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga kestabilan beras.

‘’Akan terjadi gejolak jika kekurangan beras, sehingga mengakibatkan guncangan stabilitas politik dan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini menjadi target utama pemerintah untuk mempertahankan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Dini menguraikan tiga proses konsepsi pengelolaan pangan, yakni ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.  Dalam proses ketahanan pangan, pemerintah atau negara dapat menyediakan pangan dari produksi sendiri ataupun melalui kebijakan impor. Adapun untuk kemandirian pangan, kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan pangan melalui produktivitas secara mandiri dan sudah tidak ada kebijakan impor. Sedangkan tahapan paling tinggi yaitu kedaulatan pangan, di mana negara sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan warganya, bahkan melakukan ekspor ke negara lain.

Dirinya menilai sebetulnya, tahapan orientasi pengelolaan sektor pangan dan pertanian berjalan semakin maju. Sebab, tiap periode kepemimpinan politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam mengelola sektor pertanian. Dini memberi contoh, dalam pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, pada 2019 Indonesia dapat dikatakan telah mencapai status ketahanan pangan.

“Namun, hal tersebut bukanlah hal yang statis, karena tergantung pada produktivitas petani dan peningkatan status Indonesia untuk mencapai kemandirian. Bahkan kedaulatan pangan perlu didukung oleh komitmen yang serius baik oleh pemerintah di tingkat nasional maupun lokal,’’ terang Dini

Menanggapi hal tersebut, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori memberi pandangan terkait tiga konsep pengelolaan pangan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ia menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan kemandirian  pangan merupakan spirit penyelenggaraan pangan guna mencapai tujuan pembangunan pangan. Akan tetapi ada perbedaan penting terkait ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Khudori mengungkapkan ketahanan pangan tidak mempersoalkan pangan diproduksi oleh siapa dan dari mana asalnya, sebagai contoh Singapura ketahanan pangannya sangat bagus. Demikian juga Jakarta menjadi kota konsumen ketahanan pangan yang bagus. Hal ini karena Jakarta bisa membuat kebijakan kepastian pasokan dan harga, walaupun itu bukan diproduksi di wilayahnya. ‘’Sedangkan kedaulatan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia, bahwa negara ini akan berdaulat jika bisa memenuhi kebutuhan itu dari produksi sendiri. Namun begitu, di lingkup pertanian terutama pangan, Indonesia masih terpuruk,’’ sorot Khudori.

Menurut pandangannya, akar permasalahannya ada tiga. Pertama, berlanjutnya praktik pola ekonomi kolonial dari pengambil kebijakan. Di mana masih ada budaya memarginalkan petani dan pertanian. Kedua, perubahan fokus pembangunan dari pertanian ke potensi ekspor lewat industri yang tak berbasis sumberdaya domestik. Ketiga adalah kuatnya pendekatan sektorisme dalam arus pembangunan pertanian. ‘’Sektorialisme terjadi sejak awal merdeka dengan politik pangan berdikari, revolusi hijau dan swasembada, hingga politik pangan lewat sistem stabilitas pasar terkendali. Saat ini bersifat parsial dan tersekat-sekat antara sektor pertanian primer, sekunder industri, dan tersier jasa,’’ jelas Khudori.

Dalam kesempatan yang sama Ronnie S. Natawidjaja,Ketua Pusat Riset Pangan Berkelanjutan – Universitas Padjadjaran mengamati soal ancaman krisis pangan global yang marak diperbincangkan. Ia menerangkan beberapa faktor penyebab, diantaranya konflik geopolitik yang hingga ini masih terus berlanjut. Konflik ini terjadi di beberapa belahan dunia menyebabkan keharmonisan kerja sama dan hubungan antar negara terganggu, termasuk pada sentra utama produksi dunia.

Faktor penyebab berikutnya,  perubahan iklim ekstrem dan pemanasan global. Fenomena tersebut menyebabkan kekeringan dan banjir yang berdampak pada produksi pangan. Penyebab lainnya dampak dari pandemi berkepanjangan yang berakibat terhadap rantai pasokan bahan makanan.

”Dampak pandemi, kalau dilihat secara historis punya kontribusi pada ancaman terjadinya krisis pangan yang terus menerus. Ini yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia mengalami kenaikan harga telur ayam dan terigu, akan tapi beras justru paling sedikit naiknya. Namun, untungnya, pemerintah secara aktif berusaha untuk mempengaruhi dan mengendalikan harga sehingga tidak sampai berlebihan,’’ tandas Ronnie

Untuk itu tambah Ronnie dibutuhkan komitmen politik nasional untuk membangun secara berkelanjutan. Pemerintah telah membentuk dua kelembagaan baru terkait dengan pengelolaan dan reguasi pangan. ‘’Keduanya yaitu Badan Pangan Nasional, yang memiliki tugas utama menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras. Kemudian Holding BUMN Pangan (ID Food)  yang memiliki  tugas pokok untuk menjalankan fungsi distribusi logistik pangan. ID Food dalam melaksanakan tugas juga melakukan peningkatan supply chain pangan secara terkoordinasi,’’pungkas Ronnie (Noor/ed: And,trs)

sumber : brin.go.id

Show More
Back to top button
Close