Trending

Bukan Lagi Ibu Kota, Ini Deretan Langkah DKI Jadi Global City

Kota Jakarta tengah mempersiapkan diri menjadi Jakarta Global City. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta , Sri Haryati menjelaskan bahwa Jakarta harus memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi mempertahankan pertumbuhan ekonomi usai Ibu Kota Negara tidak lagi di Jakarta.

“Kami masih terus mempelajari beragam indikator kota global, seperti aksesibilitas, pelayanan dasar, dan beragam rencana startegis yang dokumennya akan dirilis,” ungkap Sri dalam acara Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, Jumat, (16/5/2024).

Sri juga mengatakan Jakarta sudah membuat RTRW yang didalamnya dipastikan ramah investasi. Termasuk kemungkinan masuknya investasi di bidang transportasi yang. Apalagi menurut Sri, dalam membangun transportasi massal dibutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, untuk membangun MRT untuk panjang 1 kilometer setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 2 triliun.

“Untuk air minum perpipaan, kami juga tengah bekerja sama dengan PUPR termasuk membuka kemungkinan secara KPBU,” rinci Sri.

Ke depan, lanjut Sri, pihaknya akan menyiapkan beragam paket kerja sama dengan daerah lain, agar ke depan saat sebuah daerah bertumbuh, kota tersebut tidak tumbuh sendirian.

“Kami bertekad dalam pertemuan ini bukan hanya pertemuan, namun bsia diimplementasikan sehingga ranking Jakarta meningkat bukan hanya di tingkat nasional, namun juga global,” pungkas Sri.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya menyelesaikan masalah pendataan dan administrasi kependudukan di DKI Jakarta.

Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu strategi mengatasi masalah ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta. Dengan data kependudukan yang lebih akurat, Bantuan Sosial bisa lebih lebih tepat sasaran.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial. Baik dalam bentuk KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi dan beberapa bantuan sosial lainnya.

“Pendataan dan administrasi kependudukan kerap dihadapi anggota Forum Mitra Praja Utama. Untuk itu dukungan serta arahan dirjen kependudukan dan catatan sipil dibutuhkan. Sehingga data kependudukan lebih akurat, penggunaan APBD untuk fasilitas bansos lebih tepat sasaran,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) secara rutin setiap tahun menyusun program kerjasama pembangunan daerah 10 provinsi anggotanya. Adapun 10 provinsi tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Forum kerjasama daerah ini cukup strategis karena meliputi 60% dari jumlah penduduk Indonesia. FKD-MPU bisa menjadi model kerjasama daerah yang menyentuh persoalan di atas karena melibatkan dinas-dinas atau SKPD teknis terkait.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara yang mengamanatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi perpindahan ibukota negara (IKN), maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta daya saing lintas sektoral di provinsi.

Sumber : CNBC

Show More
Back to top button
Close